Beranda Desa Membangun Pengelolaan Pemerintahan Di Desa Kabba Jadi Perhatian

Pengelolaan Pemerintahan Di Desa Kabba Jadi Perhatian

106
0

TEROPONGBULUSARAUNG.COM, PANGKEP – Telah menjadi tekad dan niatan kami untuk senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan pemerintahan yang bersih dan bermartabat.
***
Ketika berbicara Good governance maka sering digunakan sebagai standar sistem good local governance, dikatakan baik dalam menjalankan sistem disentaralisasi dan sebagai parameter yang lain untuk mengamati praktek demokrasi dalam suatu daerah atau desa, ungkap Kepala Desa Kabba Nasrullah, SH saat bincang-bincang dengan wartawan anda di sela-sela pelaksaan “Coffee Morning” di ruang pertemuan desa Kabba, Senin (22/10/2018).
Para pemegang jabatan publik harus dapat mempertangung jawabkan kepada publik apa yang mereka lakukan baik secara pribadi maupun secara publik. Seorang Kepala Desa misalnya harus menjelaskan kepada publik mengapa memilih kebijaksanaan X, bukan kebijaksanaan Y, sekali lagi apa yang di lakukan oleh pejabat publik harus terbuka dan tidak ada yang di tutup untuk di pertanyakan oleh publik.

Tidak hanya itu, apa yang di lakukan oleh keluarganya, sanak saudara dan bahkan teman dekatnya sendiri sering di kaitkan dan diletakkan pada posisi pejabat publik, mengapa demikian? Alasan sebenarnya sederhana saja, karena pejabat tersebut mendapat amanah dari masyarakat maka dia harus dapat memegang dan melaksanakan amanah tersebut dengan baik dan benar.
Konsep Good governance pertama kali di perkenalkan oleh UNDP, sebab munculnya konsep ini di sebabkan oleh tidak terjadinya akuntabilitas, tranparansi. Artinya banyak negara dunia ketiga ketika diberi bantuan dana tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga negara maju enggan memberikan bantuan terhadap negara dunia ketiga adalah karena belum terciptanya sistem birokrasi yang efektif, efesien dan tidak adanya tranparansi, akuntabilitas bantuan dana dari negara maju.
Pada akhir dasa-warsa yang lalu, konsep good governance ini lebih dekat dipergunakan dalam reformasi publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan pada peran manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang di lakukan oleh pemerintah pusat, tranparansi, akuntabilitas publik dan diciptakan pengelolahan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi.
Tata kepermerintahan yang baik (good Governance) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini di pergunakan secara regular di dalam ilmu politik dan administrasi publik (administarasi negara). Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Berkembanglah kemudian sebuah konsep tata pemerintahan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai permasalahan tersebut.
Konsep itu yaitu Good governance. Governance berbeda dengan government yang artinya pemerintahan. Karena government hanyalah satu bagian dari governance. Bila pemerintahan adalah sebuah infrastruktur, maka governance juga bicara tentang suprastrukturnya. Banyak sekali definisi tentang good governance. Kita ambil satu saja untuk sebagai bahan analisa. Bank Dunia dalam laporannya tentang governance and development tahun 1992 mengartikan good governance sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya.
Nasrullah menyebutkan bahwa Desa Kabba tahun ini terpilih mewakili Kabupaten Pangkep pada penilaian pemerintah desa terbaik tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kabba belum sempat terpilih sebagai pengelola pemerintahan terbaik tingkat Sulsel lebih disebabkan karena Desa Kabba belum menerapkan SPP gratis bagi mahasiswa asal desa kabba, belum tersedianya ambulans desa (mobil siaga desa), pengelolaan BUMDes yang baik. Sementara Desa Bonto Jai Kabupaten Bantaeng berhasil merah predikat desa terbaik dalam pengelolaan pemerintahan, ya karen ketiga kriteria penilaian tersebut telah terpenuhi.
Mengapa desa Kabba tidak menerapkan SPP Gratis, yah karena pemerintah kabupaten Pangkep telah menerapkannya, tandas Nasrullah menegaskan. (**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here