Beranda Liputan Khusus Dana Desa Terancam Dihapus

Dana Desa Terancam Dihapus

0

TEROPONGBULUSARAUNG. COM, JAKARTA    –    Jika Undang-undang Nomor 2 tahun 2020,  yang isinya membatalkan dana desa disyahkan oleh DPR – RI dan diterapkan, niscaya dana desa bakal terancam dihapus.

***

Itulah sebabnya, ratusan Kepala desa dan perangkat desa menggelar demonstrasi di gedung MK, Jakarta untuk mendukung gugatan undang-undang baru yang akan membatalkan dana desa.

Bukan hanya kepala desa yang berhimpun dalam wadah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI)  bersama perangkat desa yang demo, tetapi ada pula Rakyat Desa Nusantara (Parade Nusantara) Banten menggelar demo di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (7/7/2020). Mereka mengawal jalannya sidang gugatan UU No. 2 Tahun  2020.

Jika Undang-undang ini diberlakukan, dana desa yang rutin digelontorkan ke desa akan hilang. Apalagi sejak terjadi wabah Covid – 19. Pasal 72 ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang dana desa tidak lagi berlaku. Untuk itu mereka mendukung MK untuk membatalkan pasal 28 ayat 8 pada UU No 2 tahun 2020 yang isinya membatalkan dana desa.

“Akibatnya, dana desa tidak ada lagi. Adapun isi pasal 72 ayat 2 yaitu mengatur soal pendapatan desa yang salah satunya bersumber dari alokasi APBN,” ungkap Rukyat Idris, koordinator wilayah provinsi  Banten yang juga dikenal sebagai anggota Parade Nusantara kepada wartawan.

Menurut Idris, ketika pasal 28 itu berlaku, maka dana desa yang diataur dalam Pasal 72 Ayat 2 pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 menjadi tidak berlaku.

“Mengapa demikian, yah karena pasal ini sudah dicabut oleh Pasal 28 Undang-undang No 2 tahun 2020,” tandas Idris melalui keterangan tertulisnya yang dibagikan kepada media. Idris menegaskan kuasa hukum Parade Nusantara saat ini sedang melakukan gugatan uji materi Pasal 28 dalam Undang-undang Nomor 2 tahun  2020 di MK.

Idris menyebutkan Parade Nusantara pernah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Desa (Wamendes) terkait  dana desa dan UU Nomor 2 tahun 2020. Wamendes memastikan dana desa masih dianggarkan  dan tidak akan hilang.

“Kami juga pernah mendapatkan rekaman video pernyataan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang menyatakan tahun 2021 dana desa akan tetap dianggarkan,” tandas Idris.

Sekretaris Apdesi Kabupaten Tangerang, Aenillah,  mendukung langkah Parade Nusaantara untuk uji materi UU Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 72 Ayat 2.

Pasal 72 Ayat 2 meniadakan dana desa yang bersumber dari alokasi APBN, pungkasnya. Aenillah menyebutkan, keterangan Mendes dan Wamendes beberapa waktu silam hanya sebatas statemen. Artinya, tidak berkekuatan hukum. “Bahkan kami belum mendapat kepastian apakah dana desa tahun 2021 juga akan dialokasikan dari APBN, ucapnya.

Sementara, Ketua Apdesi Kecamatan Sepatan, Ali Gozali khawatir bila dana desa dari alokasi APBN ditiadakan. Sebab dana desa tersebut sebagai wujud dukungan pemerintah pusat dalam  percepatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) di desa.

Masih terngiang dalam ingatan kami. Jargonnya, membangun Indonesia dari Desa, kata Ali Gozali. (**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here