Beranda Desa Membangun BUMdes Lokomotif di Desa, Bidang Ekonomi Titik Berat Pembangunan

BUMdes Lokomotif di Desa, Bidang Ekonomi Titik Berat Pembangunan

326
0

TEROPONG BULUSARAUNG.  COM,   PANGKEP  –  Pembentukan BUMdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

***

Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ungkap Camat Ma’rang H. Ahmad Bachtiar, ST pada pelaksanaan revitalisasi pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bersama Sipakainge Kecamatan Ma’rang di kantor Bumdes, Selasa (23/1/2018).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa, berfungsi sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.

Keberadaan BUMDes diharapkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk salah satunya di desa Padang Lampe, desa Alesipitto, desa Punranga dan desa Tamangapa yang telah membentuk dan mengelola BUMDes dengan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Mengingat potensi pertanian ke empat desa yang tergabung dalam Bumdes Bersama Sipakainge yang sangat berlimpah seperti tanaman buah jeruk, buah naga, padi serta tambak. Dari adanya potensi tersebut yang jika dikelola dengan tepat akan menggerakkan roda perekonomian sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Namun jika petani mengalami kesulitan dalam pemenuhan sarana dan prasana maka Pemerintah Desa dapat memanfaatkan potensi pertanian di masing-masing desa  melalui BUMDes.

Dalam Peraturan Menteri Desa No.4/2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang berbunyi “Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkaitan dengan proses pendirian desa. Inti pokok bahasannya adalah : pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; organisasi pengelola BUM Desa; modal usaha BUM Desa; serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa

Empat inti pokok inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Selanjutnya mengenai pengelolaan BUMDes, Permendesa No. 4/2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Memang isi permendesa No.4/2015 ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/  sesuai dengan keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Contohnya bagi pemegang jabatan manajer setidak-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris.

Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Simpan pinjam, mereka harus menyusun laporan keuangan yang berkaitan peminjam dan laba yang diperoleh setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Sebagai panduan kerja perlu disusun adanya job desk/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam pemanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll. Dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme chek and balance baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat diperlukan sebuah penyusunan Rencana-rencana pengembangan usaha. Contoh mudah, untuk penjualan produk-produk yang dipengaruhi oleh musim seperti penjualan pakaian, sandal, sepatu dan sejenisnya penting untuk selalu memperhatikan perubahan mode, sebab jika tidak dilakukan besar kemungkinan produknya tidak diminati oleh pasar. Untuk itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadai perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Semoga kedepannya BUMDes Bersama Sipakainge bisa semakin eksist dan berkembang, sehingga dapat mencapai sasaran utamanya yakni kemajuan dan kemakmuran masyarakat desa yang utuh. (*)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here